OPINI- Pepatah India yang berbunyi, “Kacang adalah makanan untuk orang miskin; tak cukup untuk mengenyangkan, apalagi untuk partai politik,” memberikan gambaran tajam mengenai praktik politik uang yang masih marak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pepatah ini mengibaratkan kacang sebagai solusi instan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sejati, baik dalam konteks gizi maupun dalam konteks politik.
Dalam politik, uang sering kali dianggap sebagai alat yang efektif untuk meraih kekuasaan. Namun, seperti kacang yang hanya mengganjal perut untuk sementara waktu, politik uang hanya menawarkan janji-janji kosong dan kepuasan sesaat. Dampak jangka pendek ini mungkin memadai untuk sementara waktu, namun pada akhirnya, masyarakat akan merasakan kekosongan ketika janji-janji tersebut tidak ditepati.
Pepatah ini mengingatkan kita bahwa politik sejati seharusnya tidak bergantung pada uang atau janji-janji manis yang hanya menguntungkan segelintir orang. Politik yang sehat dan berkelanjutan harus didasarkan pada gagasan, prinsip, dan kebijakan yang kokoh serta dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya mengisi kantong para elit.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik politik uang sering kali hanya memperkuat ketimpangan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Ketika politik uang menjadi norma, yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan politisi untuk memahami bahwa solusi sejati tidak dapat dicapai dengan cara-cara instan yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Seperti halnya tubuh manusia membutuhkan makanan yang bergizi untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat, masyarakat juga membutuhkan kebijakan dan kepemimpinan yang berintegritas untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.
Dengan demikian, pepatah ini bukan hanya sebuah peringatan, tetapi juga sebuah ajakan untuk merenung dan bertindak. Para pemimpin harus menyadari tanggung jawab mereka untuk menyediakan “makanan yang layak” bagi rakyat—bukan dalam bentuk uang atau janji palsu, tetapi melalui kebijakan yang berkelanjutan, adil, dan menguntungkan semua pihak. Hanya dengan demikian, politik dapat benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Mesuji, 24 Agustus 2024
Udin Komarudin
Ketua DPD. Jurnalis Nasional Indonesia
Cerita Kita 