
MESUJI– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji baru saja mengumumkan hasil penerimaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. Pengumuman ini menarik perhatian masyarakat, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas para pasangan calon dalam pengelolaan dana kampanye mereka. Selasa [26/11/24]
Sebagai salah satu elemen penting dalam proses demokrasi, laporan dana kampanye menjadi indikator integritas dan kepatuhan kandidat terhadap regulasi pemilu. Dalam laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pasangan calon mematuhi aturan mengenai penerimaan, sumber dana, hingga pengeluarannya.
Sejumlah warga menyambut positif langkah KPU yang membuka hasil laporan ini secara transparan. “Ini langkah baik untuk mendorong kepercayaan publik terhadap proses pilkada. Kami jadi tahu bagaimana pasangan calon mengelola dana kampanye mereka,” ujar Suryadi, warga Kecamatan Simpang Pematang.
Namun, ada pula pandangan kritis dari masyarakat yang menyoroti potensi celah dalam pengawasan dana kampanye. “Masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam mengawasi sumber dana kampanye agar tidak ada kecurigaan terkait penyalahgunaan atau adanya dana ilegal,” ungkap Fatimah, pegiat demokrasi di Mesuji.
Pengamat politik lokal, Dr. Arif Budiman, menilai pengumuman ini sebagai momen penting untuk memperkuat budaya politik bersih di Mesuji. “Keteladanan para kandidat dalam mengelola dana kampanye yang transparan dan sesuai aturan akan menjadi cerminan kualitas kepemimpinan mereka di masa depan,” jelasnya.
KPU Mesuji mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memantau dan memberikan masukan terkait laporan tersebut. Dengan begitu, pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara, tetapi juga oleh publik secara luas.
Pengumuman hasil laporan dana kampanye ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan Pilkada Mesuji 2024 yang bersih, adil, dan bermartabat. Publik kini menantikan tindak lanjut dari laporan ini, termasuk audit yang memastikan semua pasangan calon mematuhi ketentuan yang berlaku. [007]