Saya dan istri pernah tinggal di Jakarta, kota yang sering digambarkan sebagai kejam bagi mereka yang berjuang di dalamnya. Kami menikah pada tahun 2006, dan satu tahun kemudian, istri saya hamil anak pertama kami, seorang bayi laki-laki. Namun, kebahagiaan itu segera berubah menjadi mimpi buruk. Kandungan istri saya lemah, dan setelah mengalami kontraksi berkepanjangan, bayi kami harus dilahirkan prematur. Sayangnya, anak pertama kami tidak bisa diselamatkan.
Saat itu, kami marah. Kami menyalahkan dokter, rumah sakit, dan siapa saja yang terlibat. Kami merasa nyawa anak kami tidak ditangani dengan baik. Namun, seiring waktu, kami mulai menyadari bahwa ini adalah bagian dari takdir yang harus kami terima, meski begitu berat.
Satu tahun kemudian, istri saya kembali hamil, kali ini anak perempuan. Namun, lagi-lagi, kandungan istri bermasalah. Dokter bahkan menyarankan aborsi, karena menurut mereka, anak kami mengalami penyakit hidrosefalus—kondisi di mana cairan menumpuk di otak sehingga kepala bayi membesar. Dokter mengatakan tidak ada harapan bagi bayi ini, dan aborsi adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan istri saya.
Namun, kami tidak bisa menerima saran itu. Bagi kami, itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kami memilih untuk mempertahankan kehamilan dengan segala risiko yang mungkin terjadi. Kami siap kehilangan anak kami, atau bahkan istri saya sekalipun, jika itu adalah takdirnya.
Dengan kekuatan Allah, anak kami berhasil dilahirkan melalui operasi pada usia kandungan 10 bulan. Namun, baik istri saya maupun bayi perempuan kami harus dirawat secara intensif. Anak kami masuk ke dalam inkubator selama 14 hari, dan kami merencanakan untuk membawanya ke Singapura guna menjalani operasi besar untuk mengganti tempurung kepalanya.
Sayangnya, sebelum rencana itu terlaksana, Allah memanggilnya. Anak kami tidak mampu bertahan dan meninggal sebelum mencapai hari ke-14 di inkubator. Kehilangan kedua anak ini begitu memukul kami. Derita yang kami alami seakan tak tertahankan.
Dokter pun menyarankan istri saya untuk tidak hamil lagi dalam waktu dekat. Namun, kami masih berharap bisa memiliki anak. Pada tahun 2012, kami diberkahi dengan kehamilan ketiga. Proses kehamilan ini penuh dengan perjuangan dan tantangan. Nyawa istri saya kembali dipertaruhkan. Setelah proses persalinan yang terhambat selama berjam-jam, anak ketiga kami akhirnya lahir melalui operasi caesar. Dia pun harus dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu sebelum bisa pulang.
Setelah melalui semua ini, saya mengambil keputusan besar: keluar dari pekerjaan saya di perusahaan swasta dan memulai kehidupan baru bersama istri dan anak kami. Kami ingin fokus pada keluarga, mencoba meraih kebahagiaan yang sederhana namun berarti.
Demikian cerita singkat ini. Mungkin di lain waktu, saya akan melanjutkan kisah perjuangan hidup kami.
OPINI- Demokrasi Indonesia telah melalui jalan panjang sejak era 1980-an hingga 1990-an, di mana generasi muda kala itu berhasil membuka enam pintu penting menuju masyarakat yang lebih demokratis. Kini, tantangan bagi generasi saat ini adalah melanjutkan apa yang telah dirintis, bukan malah menghancurkannya. Sayangnya, ada gejala-gejala sabotase yang justru menghambat perjalanan ini.
Pintu pertama yang dibuka adalah memaknai kembali kata rakyat. Di masa lalu, suara rakyat sering kali tidak terdengar, dipinggirkan oleh kekuasaan yang otoriter. Namun, gerakan-gerakan masyarakat sipil pada masa itu berhasil mengembalikan martabat rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Rakyat kembali berani bersuara, menyuarakan hak-hak mereka, dan menuntut partisipasi lebih dalam pengambilan keputusan politik.
Pintu kedua adalah penghancuran budaya bisu. Sebelum gerakan ini, banyak pihak yang memilih diam karena tekanan atau ketakutan. Namun, keberanian generasi muda pada era itu menandai berakhirnya kebisuan. Mereka membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan dan menyampaikan aspirasi, sekaligus mendorong perubahan di semua lini kehidupan.
Pintu ketiga adalah peningkatan militansi rakyat dalam melawan ketidakadilan. Dalam menghadapi berbagai bentuk penindasan, generasi muda pada masa itu menyadari bahwa perlawanan rakyat harus lebih terorganisir, lebih solid, dan lebih masif. Militansi ini tidak hanya sekadar pemberontakan, tetapi bentuk perjuangan yang terencana dan memiliki visi jelas.
Pintu keempat adalah munculnya wadah-wadah organisasi yang mampu menampung semangat perjuangan ini. Gairah berorganisasi muncul dengan kuat, memungkinkan rakyat berkumpul, bersatu, dan bergerak dalam satu tujuan. Organisasi-organisasi ini menjadi instrumen penting dalam memobilisasi masyarakat dan memperkuat daya tawar mereka di hadapan penguasa.
Pintu kelima adalah tumbuhnya kesadaran akan hak dan keadilan. Generasi tersebut menyadarkan rakyat bahwa hak-hak mereka bukanlah pemberian dari penguasa, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Mereka menanamkan pemahaman bahwa tanpa kesadaran akan hak, keadilan hanya akan menjadi mimpi yang sulit dicapai.
Pintu keenam, dan mungkin yang paling krusial, adalah tuntutan akan pemerintahan alternatif. Pemerintahan yang ada saat itu dianggap gagal dalam memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga lahir tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, lebih transparan, dan lebih adil. Tuntutan ini menjadi fondasi bagi gerakan reformasi yang kemudian mengubah wajah politik Indonesia.
Namun, apakah semua pintu ini tetap terbuka? Atau malah perlahan-lahan ditutup kembali? Di tengah situasi politik saat ini, ada tanda-tanda bahwa apa yang sudah diperjuangkan mulai tersabotase oleh pihak-pihak yang ingin kembali mengkonsolidasikan kekuasaan. Demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah ini seolah-olah diserang dari dalam. Bukan oleh mereka yang terang-terangan menolak demokrasi, tetapi oleh mereka yang menggunakan demokrasi sebagai kedok untuk mempertahankan kekuasaan.
Generasi muda hari ini harus mengambil peran penting dalam menjaga agar pintu-pintu demokrasi ini tetap terbuka. Lanjutkan perjuangan, bukan sabotase! Jangan sampai pencapaian generasi sebelumnya hilang begitu saja karena kelalaian kita. Sebab demokrasi adalah sebuah proses yang harus terus diperjuangkan, bukan sesuatu yang bisa diraih sekali untuk selamanya.
CERPEN- Budi, seorang pria yang kehidupannya mulai goyah akibat terlilit hutang, sedang merencanakan langkah yang menurutnya akan menyelamatkan hidupnya. Ia merasa tertindas dan marah karena fotonya disebarkan di media sosial oleh seseorang yang mengenalnya. Foto itu dipakai sebagai bahan promosi pinjaman online, padahal ia merasa tidak pernah memberi izin.
Dengan perasaan marah yang membara, Budi langsung melaporkan orang tersebut ke pihak berwajib. Dia berpikir, dengan melaporkannya, dia akan mendapatkan keadilan dan mungkin sedikit uang kompensasi untuk menutupi hutang-hutangnya yang kian menumpuk.
Namun, Budi lupa akan satu hal. Dia sendiri masih belum menyelesaikan masalah yang lebih besar: hutang-hutangnya. Selama ini, dia meminjam uang dari koperasi menggunakan nama temannya tanpa sepengetahuan mereka. Setelah mendapatkan uang, ia justru menghilang tanpa jejak, meninggalkan kewajiban bayar yang belum diselesaikan. Uang yang dipinjam tak pernah kembali, dan namanya tercemar sebagai seorang pengutang yang lari dari tanggung jawab.
Orang yang disebarkan fotonya ternyata bukanlah pelaku penipuan, melainkan orang yang dipinjam namanya oleh Budi untuk keperluan pinjaman tersebut. Kini, Budi malah menghadapi masalah yang lebih rumit. Alih-alih mendapatkan uang, laporannya berbalik menyerangnya. Hutang tetap menumpuk, ditambah dengan tuntutan hukum yang siap menggerusnya lebih dalam.
Di tengah kebingungan dan keputusasaan, Budi akhirnya sadar, bahwa kebodohannya dalam menutupi masalah hanya memperburuk keadaan. Langkah gegabahnya tak hanya memperparah posisinya, tetapi juga merusak hubungan baik dengan teman dan keluarganya.
Cerita ini mencerminkan bagaimana orang bisa menjadi “dungu” ketika bertindak tanpa berpikir panjang, terutama saat menghadapi tekanan finansial yang berat.
Cerita ini diambil dari kisah nyata seorang Buruh Tani 01 September 2024
OPINI- Dalam Pilkada Mesuji, terdapat empat calon bupati yang siap bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan. Namun, dengan kondisi demografis dan data pemilih yang ada, muncul pertanyaan apakah hanya dua pasangan calon yang akan bersaing ketat dalam perolehan suara.
Menurut data terbaru [sumber BPS], jumlah penduduk Mesuji tercatat sebanyak 314.296 jiwa, sementara Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 169.997 orang [sumber pemilu Pileg-Pilpres 2024]. Pemilih laki-laki mencapai 87.452, sementara pemilih perempuan berjumlah 82.545. Angka ini memberikan gambaran signifikan tentang kekuatan suara yang akan diperebutkan oleh masing-masing kandidat.
Melihat struktur DPT yang cukup seimbang antara pemilih laki-laki dan perempuan, terdapat potensi besar bagi kandidat yang mampu memanfaatkan isu-isu spesifik yang relevan dengan kelompok demografis tersebut. Kandidat yang memiliki strategi kampanye yang kuat, dengan penekanan pada isu-isu kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, diperkirakan akan mendapatkan dukungan signifikan.
Meskipun terdapat empat calon yang bertarung, bukan tidak mungkin bahwa persaingan utama akan mengerucut pada dua pasangan calon yang memiliki basis dukungan kuat dan jaringan politik yang luas. Dalam banyak Pilkada, tren menunjukkan bahwa sering kali hanya dua kandidat yang menjadi pusat perhatian, sementara calon lain mengalami kesulitan untuk mengimbangi dalam hal kampanye maupun mobilisasi pemilih.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia politik, kejutan selalu mungkin terjadi. Kandidat yang dinilai kurang favorit pun dapat mencuri perhatian publik jika mampu menghadirkan program-program yang inovatif dan menarik perhatian pemilih yang belum memutuskan pilihannya.
Prediksi kejar-kejaran dua pasangan calon mungkin saja terjadi, tetapi itu semua akan sangat bergantung pada dinamika kampanye dan respon masyarakat terhadap visi dan misi yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Tetap menarik untuk dilihat apakah persaingan akan menjadi dominasi dua pasangan, atau keempat calon akan sama-sama memberikan perlawanan yang sengit hingga akhir.
OPINI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mesuji telah resmi menetapkan empat nama calon yang akan berlaga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. diantaranya ada Elfianah- Yugi, Syamsudin- Yulivan, Suprapto- Puad Amrullah, dan pasangan ¹Edi Azhari- Tri Isyani. Para kandidat ini akan memasuki ring kompetisi politik yang ketat dan tentunya penuh tantangan. Seperti yang sering terjadi dalam kontestasi politik, tim sukses dan simpatisan masing-masing calon memiliki peran yang krusial dalam keberhasilan kampanye.
Namun, dalam konteks Pilkada Mesuji ini, ada satu hal yang sangat penting untuk digarisbawahi: kepatuhan terhadap aturan. Kehadiran tim sukses atau simpatisan yang berperan aktif dalam kampanye tentunya diharapkan mampu mendorong partisipasi politik masyarakat. Akan tetapi, kegiatan politik yang sehat tidak hanya melibatkan semangat berkompetisi, tetapi juga komitmen untuk menaati aturan yang telah ditetapkan.
KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mesuji telah menekankan pentingnya semua pihak untuk memahami dan mematuhi batasan-batasan aturan kampanye. Tindakan yang berlebihan, seperti penggunaan politik uang, kampanye hitam, atau pelanggaran aturan kampanye lainnya, bisa berakibat fatal bagi proses demokrasi yang diidamkan. Bahkan, hal ini dapat merusak citra calon dan memperburuk iklim politik di Mesuji.
Seperti halnya pada setiap Pilkada, kontestasi politik harus berjalan secara sehat dan beradab. Para calon bupati dan wakil bupati Mesuji memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan tim sukses serta simpatisan mereka agar tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Kampanye yang damai, adil, dan jujur merupakan refleksi dari kedewasaan berdemokrasi, dan hanya dengan cara inilah Mesuji dapat membangun masa depan yang lebih baik.
Sebagai masyarakat yang bijak, kita juga harus waspada dan mengawasi jalannya Pilkada ini. Bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pengawas proses demokrasi, sehingga setiap pelanggaran bisa dilaporkan dan ditindak sesuai hukum.
Pilkada Mesuji 2024 akan menjadi ujian nyata bagi kedewasaan politik semua pihak. Patuh pada aturan adalah kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi ini, dan memastikan bahwa hasil Pilkada benar-benar merupakan cerminan dari kehendak rakyat, bukan hasil dari pelanggaran atau kecurangan. Semoga para kandidat dan pendukungnya bisa bersaing secara sportif dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
OPINI- Pilkada Mesuji yang semakin mendekat menuntut seluruh elemen masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Komite Sekolah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Desa, untuk menjaga netralitas. Netralitas mereka sangat krusial demi terciptanya pemilihan yang adil, jujur, dan demokratis.
Pertama, ASN sebagai pelayan publik memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Netralitas ASN memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan tanpa intervensi politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, hal ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga mengancam integritas birokrasi.
Kedua, Komite Sekolah juga harus bersikap netral. Sebagai perwakilan masyarakat di sektor pendidikan, Komite Sekolah seharusnya fokus pada peningkatan mutu pendidikan, bukan pada politik praktis. Ketika Komite Sekolah terlibat dalam politik, ada risiko bahwa keputusan yang diambil bukan berdasarkan kepentingan pendidikan, melainkan kepentingan politik tertentu.
Ketiga, BPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat desa juga harus menjunjung tinggi netralitas. BPD memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, dan netralitas mereka sangat diperlukan agar fungsi pengawasan tersebut berjalan dengan baik. Jika BPD terlibat dalam politik, mereka berpotensi tidak lagi menjalankan tugas dengan objektif dan profesional.
Terakhir, Kepala Desa, sebagai pemimpin di tingkat desa, memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Kepala Desa harus menjaga netralitas agar tidak ada pemaksaan atau penggiringan opini kepada masyarakat dalam memilih kandidat tertentu. Kepala Desa yang netral dapat menciptakan suasana pemilihan yang damai dan kondusif, serta memastikan bahwa pilihan masyarakat adalah murni berdasarkan preferensi pribadi, bukan tekanan politik.
Dalam menghadapi Pilkada Mesuji, penting bagi kita semua untuk mengawasi dan mengingatkan ASN, Komite Sekolah, BPD, dan Kepala Desa untuk menjaga netralitas mereka. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Pilkada Mesuji berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis, yang pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat.
Ada paradoks besar yang kita hadapi saat ini. Di satu sisi, kita mendambakan pemimpin yang kuat, namun di sisi lain, kita skeptis dan ingin mandiri. Kepercayaan pada pengetahuan dan kekuasaan absolut semakin memudar. Kita mencari bimbingan, tetapi tidak ingin didikte. Saatnya membentuk kepemimpinan baru yang mencerminkan kolaborasi, kerentanan, kemanusiaan, dan perhatian terhadap kepentingan sosial.
Mengapa Sulit Menemukan Pemimpin?
Kita sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap budaya kita. Banyak pemikir, politisi, psikolog, dan sosiolog berpendapat bahwa kita telah memasuki era baru, di mana pencerahan menandai akhir dari otoritas dan kerangka kerja tradisional. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa segala sesuatu dapat diubah dan subjek—yaitu kita—menjadi sentral. Tren ini semakin menguat dalam lima puluh tahun terakhir, didorong oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pasar, dan media. Akibatnya, otoritas tradisional dan model kepemimpinan kita kehilangan legitimasi. Sebagai individu, kita dituntut untuk mengatur hidup kita sendiri dengan mencari ahli terbaik di setiap bidang. Namun, para profesional saat ini sering kali memiliki keahlian yang terbatas, dengan prediksi yang hanya berdasarkan probabilitas. Kita terus mencari jawaban pasti dari para ahli, namun besok semuanya bisa berubah.
Bagaimana Hal Ini Mempengaruhi Harapan Akan Sosok Pemimpin?
Ketidakpastian masa depan membuat kita merasa tidak aman. Kita merindukan pemimpin yang dapat membimbing kita dengan cara baru, karena kepemimpinan ekonomi dan politik saat ini tidak memadai. Ekonomi kita sangat tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi, sementara efektivitas kepemimpinan politik juga masih dipertanyakan. Negara ini tampak di bawah tekanan besar dari pemimpin-pemimpin otoriter, dengan berbagai permasalahan yang sering kali melampaui batas-batas etika. Semua lapisan masyarakat, organisasi, dan individu berada dalam kesulitan.
Kita hidup dalam masa transisi yang bisa dibandingkan dengan peralihan dari Renaisans ke Modernitas. Segalanya tampak kacau, dan seperti masyarakat pada masa itu, kita mengalami krisis makna. Jika krisis ini semakin parah dalam beberapa dekade mendatang, dengan percepatan pembangunan, kemerosotan ekonomi, dan ketidakberdayaan para pemimpin politik, kita akan menghadapi situasi serupa. Ada paradoks besar antara kebutuhan akan bimbingan di masyarakat modern yang penuh ketidakpastian dan ketidakmungkinan adanya bimbingan yang mutlak.
Bagaimana Kita Menghadapinya?
Kita memerlukan bentuk kepemimpinan baru di mana otonomi dan kebebasan ditafsirkan secara berbeda. Kebebasan, yang sangat dijunjung tinggi sejak abad ke-18, kini berarti kemandirian dan tidak adanya campur tangan. Namun, otonomi yang bertepatan dengan kepemimpinan otokratis harus digantikan dengan kepemimpinan yang berbasis pada koneksi.
Apa Bedanya dengan Perusahaan Keahlian yang Anda Sebutkan Sebelumnya?
Kepemimpinan baru adalah tentang manajer yang mencari hubungan, menganjurkan kepemimpinan bersama, dan menempatkan tim di atas individu. Tim ini memiliki sikap, “kami adalah pemimpin dari sekelompok orang dan kami terhubung dengan mereka.” Kebebasan bukan berarti kemandirian, melainkan membatasi diri dan mempersiapkan keputusan bersama. Koordinasi, empati, dan hubungan adalah inti dari kepemimpinan politik yang baru. Kepemimpinan yang baik juga harus didasarkan pada pengetahuan yang kontekstual, terikat waktu dan tempat. Legitimasi pemimpin tidak bisa lagi berdasarkan ilusi pengetahuan absolut.
Tidak ada perbedaan besar. Kita memerlukan panduan di banyak bidang kehidupan, dan para ahli serta profesional ada di mana-mana untuk memberikannya. Namun, mereka tetap bisa salah. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepemimpinan ganda, di mana dialog, kontradiksi, dan kebebasan berbicara menjadi sumber daya yang diperlukan.
Pemimpin Era Baru: Lebih Manusiawi?
Kepemimpinan Baru: Kolaborasi dan Koneksi
Ada tiga poin penting dalam kepemimpinan baru: kolaborasi, koneksi, dan penerimaan bahwa pengetahuan absolut tidak ada. Kepemimpinan moral adalah komponen kunci dari kepemimpinan baru ini. Pemimpin baru harus selalu mengingat signifikansi sosial dalam segala hal yang dilakukan, baik dalam organisasi, keluarga, perusahaan, atau negara. Kepemimpinan klasik sering kali berfokus pada mempertahankan kekuasaan dan keuntungan, tetapi kepemimpinan baru harus bertanya, “Apa kepentingan saya dan organisasi saya, dan bagaimana kita bisa menyelaraskannya dengan kepentingan sosial?”
Bagaimana Implementasinya?
Mengimplementasikan kepemimpinan moral tidaklah mudah, terutama dalam konteks persaingan yang ketat dan kebutuhan untuk tetap stabil secara finansial. Max Weber telah menggambarkan hal ini sebagai “sangkar besi” dalam ekonomi kapitalis kita. Namun, kita harus berusaha mencari celah dalam sangkar ini. Kita memerlukan tipe pemimpin yang memiliki cakrawala nilai yang transenden, seperti yang diuraikan oleh Plato, yang menekankan pentingnya orientasi terhadap kebaikan.
Apakah Pemimpin Rentan Bisa Eksis dalam Masyarakat yang Menginginkan Pemimpin Kuat?
Kerentanan adalah aspek mendasar dari kepemimpinan. Kita adalah makhluk yang terbatas, rentan terhadap kesalahan, dan ketidakpastian. Keyakinan bahwa kesalahan bisa dan harus dihilangkan adalah ilusi. Kepemimpinan berarti membuat kesalahan dan belajar hidup dengan ketidakpastian.
Pemimpin era baru lebih memahami apa artinya menjadi manusia. Otonomi tidak berarti kemerdekaan; empati bukan solidaritas buta, dan tragedi adalah bagian dari kehidupan. Pemimpin adalah orang yang telah melalui berbagai siklus kehidupan dan memiliki pengalaman yang membentuk mereka. Para pemikir, dengan orientasi terhadap kebajikan dan nilai-nilai sosial, harus berusaha menjadi pemimpin baru yang membawa perubahan positif dalam masyarakat.
Wanita gendut pujaan hatiku, Kamu datang dengan tawa yang menggema, Setiap langkahmu bagaikan gempa, Tapi hatiku bergetar lebih kencang, siapa sangka?
Perutmu seperti bantal empuk, Tempat paling nyaman untuk sandarkan duka, Senyummu lebih manis dari donat paling lezat, Setiap gigitan kata-katamu, hatiku terpikat.
Kamu bagaikan balon yang penuh cinta, Mengembang dengan tawa yang tak pernah sirna, Tak peduli dunia berkata apa, Kamu tetap jadi pujaan, tanpa cela.
Saat kau tertawa, duniaku ikut bergetar, Aku terjebak dalam pesonamu yang menawan, Wanita gendut, kau tak pernah gagal, Menjadi bintang di hatiku yang tak pernah pudar.
Terima kasih, pujaanku yang penuh pesona, Denganmu, hidup ini jadi lebih ceria, Tak perlu diet, cukup cintai saja, Karena bagiku, kamu adalah segalanya.
OPINI- Pemilihan umum selalu menjadi momen yang penuh dinamika politik, khususnya di Indonesia. Setiap periode pemilu, kita menyaksikan fenomena yang menarik: terbentuknya banyak koalisi. Koalisi-koalisi ini seringkali dibentuk untuk memperkuat posisi politik dan mengamankan kemenangan. Namun, apakah banyaknya koalisi ini benar-benar memastikan kekuatan di kursi kekuasaan?
Secara teoritis, pembentukan koalisi adalah strategi untuk mengumpulkan dukungan lebih luas dari berbagai partai politik. Partai-partai yang bergabung dalam koalisi biasanya berharap bahwa kekuatan gabungan mereka akan mampu memenangkan pemilu dan mengamankan posisi pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, banyaknya koalisi tidak selalu menjamin keberhasilan tersebut.
Salah satu tantangan utama dari koalisi yang luas adalah masalah integritas dan keselarasan visi. Dalam koalisi yang terdiri dari berbagai partai dengan latar belakang ideologi yang berbeda, seringkali terjadi perbedaan pendapat dan prioritas. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan stabilitas pemerintahan. Bahkan, tidak jarang koalisi besar ini justru mengalami perpecahan di tengah jalan, terutama ketika kepentingan partai-partai anggota tidak lagi sejalan.
Selain itu, koalisi yang terlalu besar juga bisa menimbulkan masalah dalam hal pembagian kekuasaan. Setiap partai dalam koalisi tentu menginginkan bagian yang signifikan dalam pemerintahan, baik dalam bentuk jabatan menteri maupun kebijakan-kebijakan strategis. Namun, jika pembagian kekuasaan tidak dilakukan dengan adil, hal ini dapat memicu ketegangan internal yang berujung pada disintegrasi koalisi.
Dalam sejarah politik Indonesia, kita dapat melihat contoh-contoh di mana koalisi besar tidak selalu berakhir dengan pemerintahan yang kuat dan stabil. Sebaliknya, ada beberapa kasus di mana pemerintahan justru lebih efektif ketika dipimpin oleh koalisi yang lebih kecil tetapi solid, dengan visi yang lebih jelas dan kesatuan tujuan yang kuat.
Oleh karena itu, penting bagi partai-partai politik untuk tidak hanya fokus pada jumlah koalisi, tetapi juga pada kualitas koalisi tersebut. Alih-alih membentuk koalisi besar yang rentan terhadap perpecahan, lebih baik membangun koalisi yang kuat dengan dasar visi dan misi yang sejalan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi di kursi kekuasaan, tetapi juga memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang dihasilkan.
Pada akhirnya, pemilu bukan hanya soal memenangkan suara terbanyak, tetapi juga soal membentuk pemerintahan yang mampu menjalankan amanah rakyat dengan baik. Koalisi yang kuat dan solid, meskipun tidak besar, dapat menjadi kunci keberhasilan dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan di pemerintahan.
OPINI- Pepatah India yang berbunyi, “Kacang adalah makanan untuk orang miskin; tak cukup untuk mengenyangkan, apalagi untuk partai politik,” memberikan gambaran tajam mengenai praktik politik uang yang masih marak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pepatah ini mengibaratkan kacang sebagai solusi instan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sejati, baik dalam konteks gizi maupun dalam konteks politik. Dalam politik, uang sering kali dianggap sebagai alat yang efektif untuk meraih kekuasaan. Namun, seperti kacang yang hanya mengganjal perut untuk sementara waktu, politik uang hanya menawarkan janji-janji kosong dan kepuasan sesaat. Dampak jangka pendek ini mungkin memadai untuk sementara waktu, namun pada akhirnya, masyarakat akan merasakan kekosongan ketika janji-janji tersebut tidak ditepati.
Pepatah ini mengingatkan kita bahwa politik sejati seharusnya tidak bergantung pada uang atau janji-janji manis yang hanya menguntungkan segelintir orang. Politik yang sehat dan berkelanjutan harus didasarkan pada gagasan, prinsip, dan kebijakan yang kokoh serta dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya mengisi kantong para elit.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik politik uang sering kali hanya memperkuat ketimpangan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Ketika politik uang menjadi norma, yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan politisi untuk memahami bahwa solusi sejati tidak dapat dicapai dengan cara-cara instan yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Seperti halnya tubuh manusia membutuhkan makanan yang bergizi untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat, masyarakat juga membutuhkan kebijakan dan kepemimpinan yang berintegritas untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.
Dengan demikian, pepatah ini bukan hanya sebuah peringatan, tetapi juga sebuah ajakan untuk merenung dan bertindak. Para pemimpin harus menyadari tanggung jawab mereka untuk menyediakan “makanan yang layak” bagi rakyat—bukan dalam bentuk uang atau janji palsu, tetapi melalui kebijakan yang berkelanjutan, adil, dan menguntungkan semua pihak. Hanya dengan demikian, politik dapat benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Mesuji, 24 Agustus 2024
Udin Komarudin Ketua DPD. Jurnalis Nasional Indonesia
Cerita Kita 